100 Hari Menjabat: Apakah Biden Tepati Janji ‘Multilateralisme’ Kebijakan Luar Negeri?

Begitu menjabat, Presiden Joe Biden berjanji kembali pada multilateralisme kebijakan luar negeri AS, poros dari doktrin America First di bawah Presiden Donald Trump.

Minggu lalu, dunia menyaksikan perubahan kebijakan luar negeri yang dramatis antara presiden yang menarik Amerika Serikat keluar dari komitmen Paris Climate Accord dan presiden yang menjadi tuan rumah KTT iklim secara virtual yang diikuti 40 pemimpin dunia. Itu menunjukkan penegasan kepemimpinan global AS untuk memperlambat perubahan iklim.

Pada KTT itu, Biden mengumumkan rencana pemangkasan setengah dari total emisi gas rumah kaca AS pada tahun 2030 dibandingkan angka pada tahun 2005. Ia mengarahkan para pemimpin untuk menyatakan target ambisius masing-masing menjelang Konferensi PBB tentang iklim akhir tahun ini di Glasgow, Inggris.

AS juga menggandakan pembiayaan publik tahunan terkait iklim untuk membantu negara-negara berkembang sampai tahun 2024, memperbarui janji sejumlah negara maju yang hingga kini belum terpenuhi, untuk meningkatkan pembiayaan iklim menjadi sedikitnya $100 miliar per tahun pada tahun 2020.

Di bawah Biden, AS menghidupkan kembali upaya pengendalian senjata, bagian dari rencana presiden untuk mengurangi senjata nuklir dalam kebijakan pertahanan AS termasuk memperpanjang perjanjian New START dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pemerintah AS kembali ke negosiasi nuklir dengan Iran secara tidak langsung, berbeda dari kebijakan Trump yang menarik AS keluar pada 2018 dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Ditandatangani oleh Iran dan beberapa kekuatan dunia, JCPOA menempatkan sejumlah pembatasan pada program nuklir Iran dengan imbalan keringanan sanksi-sanksi.

Mengenai Korea Utara, Biden memperkuat aliansi dengan Jepang dan Korea Selatan untuk menahan pengaruh Pyongyang. Ia tidak mendekati Kim Jong Un secara pribadi, seperti dilakukan Trump.

Pada Juli 2020, Presiden Trump secara resmi menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan menuduh badan PBB itu berada di bawah kendali China terkait pandemi virus corona. Meskipun AS bergabung kembali dengan WHO begitu Biden menjabat, sekitar 100 hari kemudian ia belum menawarkan strategi komprehensif untuk mempercepat upaya global pulih dari pandemi.

Mengenai distribusi vaksin, pemerintahan Biden menjalankan strategi “kelebihan pasokan dan persiapan yang berlebih” untuk memastikan kesiapan dalam memvaksinasi anak-anak dan menangani varian baru yang mucul. Minggu ini Gedung Putih mengumumkan akan mulai memberi hingga 60 juta dosis vaksin AstraZeneca, yang tidak digunakan di AS karena belum disetujui untuk penggunaan darurat oleh Badan Pengawas Pangan dan Obat (FDA).

Tetapi dengan sekitar 230 juta dosis yang diberikan dan 29 persen warga Amerika divaksinasi penuh, Gedung Putih menghadapi tekanan untuk berbuat lebih banyak, termasuk dukungan untuk mengabaikan sementara TRIPS – Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual – yang akan dibahas dalam pertemuan resmi Organisasi Perdagangan Dunia pada 30 April.

Pada Maret 2021, Biden dan para pemimpin negara Quad – Australia, India, dan Jepang – meluncurkan rencana pembiayaan untuk meningkatkan produksi dan distribusi vaksin COVID-19 untuk negara-negara di kawasan itu, berfokus pada Asia Tenggara, di mana China gencar mendorong upaya diplomasi vaksin. Inisiatif itu di luar dana $4 miliar yang disetujui di bawah pemerintahan Trump, untuk mendukung COVAX, mekanisme PBB untuk memastikan akses vaksin bagi negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah.

Sementara itu, Biden dikritik oleh kaum konservatif karena tidak melanjutkan desakan Trump untuk mereformasi WHO. Masyarakat dunia berhak mendapatkan Organisasi Kesehatan Dunia yang akuntabel dan efektif, kata Brett D. Schaefer dari Heritage Foundation.

Para pengamat berpandangan munculnya China sebagai pesaing utama AS berarti pemerintahan Biden mungkin perlu mengikutsertakan perjanjian perdagangan sebagai bagian yang lebih besar dari pendekatan kebijakan luar negerinya. Robert Daly, direktur Institut Kissinger untuk China dan Amerika pada Wilson Center, menyatakan perlunya langkah untuk meyakinkan mitra-mitra dagang Amerika bahwa Washington merupakan mitra yang dapat diandalkan ketika mereka menghadapi pembalasan ekonomi dari China. [mg/ka]